Usaha Jual Daging Sapi Semakin Ketat Sekali

Karena itu Joni menilai KPPU tidak mengerti dan tidak memahami bisnis industri sapi potong sehingga keputusan yang dihasilkan sangat lemah. Lalu, untuk proses penggemukan diatur dalam U n d a n gU n d a n g Nomor 41 ta hun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan usaha penggemukan sapi potong sangat terbuka bagi siapa saja bisa masuk pada bisnis ini.

“Jadi tidak ada ruang bagi Industri ini untuk melakukan kartel,” tegasnya. Kejanggalan Menurut Joni, ada beberapa hal keputusan yang janggal antara lain mengenai penjualan sapi, majelis berpendapat bahwa penurunan kuota yang diikuti penjadwalan ulang penjualan dianggap sebagai pengaturan penjualan dan menghalangi pasokan sapi. Ser ta kenaikan kurs tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga jual sapi. Tuduhan pengaturan penjualan tidak berda sar dan sangat lemah. Sebab jika mengacu pada UU No.41/ 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sapi bakalan yang di im por harus dilakukan proses penggemukan selama 4 bulan.

Feedlotter (pelaku usaha penggemukan sapi) berkewajiban untuk menggemukkan selama 4 bulan dan waktu pemberian izin im por pun diatur masa berlakunya setiap 4 bulan. “Jelas bahwa regulasi tersebut sangat terkait dengan dimensi waktu. Jika kita menahan sapi yang siap dipotong akan merugi karena akan menam bah beban biaya,” paparnya.

Lebih jauh Joni menuturkan, terkait keputusan tentang pasar geografis adalah Jabodetabek, dan bukan seluruh Indonesia dengan alasan konsu men di Jabodetabek lebih banyak me ngonsumsi daging sapi, serta pemo gokan RPH yang terjadi di wilayah tersebut. Pendapat Majelis Komisi telah mengesampingkan ketentuan dalam pedoman Pasal 11 yang dibuat KPPU yang menyatakan, pasar geografis adalah pasar dari pelaku usaha, bukan pasar dari konsumen atau pasar RPH.

“Di antara 32 terlapor ternyata memiliki pasar di luar Jabodetabek seperti Ban dung Raya, Banten, dan Suma – tera,” ujar Joni lagi. Terkait perhitungan denda, dia me – nyebut, secara formal majelis komisi gagal dalam menjabarkan alasan-alasan secara detail di balik penentuan besaran jumlah denda yang dijatuh kan. Kesalah – an tidak bisa ditentukan berdasarkan jumlah kuota impor yang didapat dari masing-masing perusahaan. Sementara tentang ketidakwajaran harga di pasar sangat ditentukan oleh penawaran dan permintaan.

Untuk penyediaan sapi bakalan impor hanya mengambil porsi sebesar 18%, sedang – kan sapi lokal 82% dari total kebutuhan daging sapi nasional. “Ini menunjuk – kan sapi impor tidak mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi harga da – ging di pasar,” ucapnya