Pelaku Menilai KPPU Tidak Adil

Dalam negeri setiap negara produsen pun perlu diwaspadai. “Tingkat inflasi di dunia meningkat tapi di Indonesia, Cote d’Ivoire (Pantai Gading), Ghana: negeri produsen menurun. Ini mengindikasikan produksi akan meningkat. Sedangkan inflasi di Thailand, Vietnam, dan Malaysia mening kat. Ini menandakan produksi akan turun,” paparnya.

Dengan berbagai faktor yang berpengaruh, Sinung memprediksi pergerakan harga rata-rata bulanan sawit, karet, teh, kopi, kakao, dan gula pada 2016. Pendugaan harga ini menggunakan model kuantitatif ekonometrika dilengkapi analisis teknikal. Dengan demikian, ada kesalahan pendugaan sebesar 16% untuk karet, sawit 4%, kakao 10%, kopi 14%, teh 17%, dan gula 2% (lihat tabel). Iklim 2016 Sementara itu, cuaca dan iklim menjadi salah satu faktor yang mempe ngaruhi produksi tanaman perkebun an.

Menurut Rakhmat Prasetia, Kasi Observasi dan Informasi, Badan Me teo rologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Staklim Negara Bali, setiap petani mau melakukan penanaman sebaiknya memantau perkembangan cuaca minimal sebulan sebelumnya atau setidaknya sepuluh hari sebelum tanam. Yang perlu dicermati, wilayah Indonesia yang luas memiliki karakter spesial. Tidak bisa disamakan antara Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatera, Kaliman tan, hingga Papua. Karena itu, setiap memulai tanam, pelaku usaha sebaik nya menghubungi BMKG daerah un tuk memperoleh informasi cuaca.

“BMKG sudah membuat produk pre diksi iklim skala kecamatan,” ucapnya. Rakhmat menjelaskan, hampir se mua lembaga klimatologi di seluruh du nia juga memprediksi kemungkinan hadirnya La Nina pada akhir tahun yang berbarengan dengan periode awal musim hujan. “Hasilnya seperti apa nanti, alangkah baiknya per 10 hari atau per bulan silakan tanya BMKG bagaimana prospek La Nina ini. Ka re na bisa jadi masalah kalau La Nina. Ki ta ingat La Nina 2010 di perkebunan hampir membuat gagal karena hampir sepanjang tahun hujan,” tandasnya mengingatkan.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan 32 perusahaan penggemukan sapi (feedlot) terbukti melakukan tindakan kartel dalam praktik usaha daging sapi impor. Perusahaan penggemukan sapi tersebut melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai kartel/perjanjian mengatur produksi dan/atau pemasaran dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai pembatasan peredaran dan/atau penjualan.

Vonis denda dijatuhkan dengan nilai terendah Rp71 juta, dan tertinggi Rp21 miliar sesuai tertuang dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999. Terlapor diberi wak tu hingga 14 hari untuk melakukan banding. Joni Liano, Direktur Eksekutif Gabung an Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) di Jakarta, Selasa (3/5) mengungkapkan, keputusan KPPU tersebut tidak memberikan rasa keadilan, dan tanpa didasari bukti-bukti.

Bahkan cenderung memutarbalikkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Joni melanjutkan, industri penggemukan sapi potong merupakan highly regulated industry yang artinya semua kegiatan diatur pemerintah seperti kuo ta impor untuk masing-masing perusahaan ditetapkan oleh pemerintah.

“Pengaturan kuota impor sapi baka lan untuk satu tahun diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di tingkat Kemenko bidang Pereko nomian. Setelah ditetapkan, untuk angka per perusahaan pun diatur oleh pemerintah, pengusaha hanya tinggal menjalankan,” jelasnya